How to Improve Public Data Security with Blockchain Technology

How to Improve Public Data Security with Blockchain Technology

Ilustrasi(Freepik)

HOLIDAY NEWS - THE recent INCIDENT of the attack on the National Data Centre highlights the urgent need to strengthen public data security in Indonesia. The incident illustrates the weaknesses that exist in current data security systems and underscores the importance of adopting advanced technology to protect sensitive information. One potential solution is the use of blockchain technology. 

“Blockchain offers a much higher level of security compared to traditional systems. "This technology works in a decentralized and transparent manner, ensuring that any changes or transactions made to data can be tracked and cannot be changed without being detected," said WIR Group CEO Stephen Budiman Ng. 

Stephen said each transaction is recorded in blocks that are connected to each other, forming a chain that is difficult to hack or manipulate. 

"This decentralized nature makes it nearly impossible for hackers to alter data without being noticed, providing a much-needed additional layer of security in the management of public data," he said

MI/HO--WIR Group CEO Stephen Budiman Ng

Utilizing blockchain to store and manage public data, explained Stephen, can significantly reduce the risk of hacking and data leaks. This technology can be applied in various sectors, including public administration, health, and education. Governments can collaborate with blockchain technology companies to develop advanced, tailored security solutions. 

"It is also important to increase awareness and understanding of cyber security and blockchain technology among government employees and the general public. "This education is an important step to ensure that all parties understand the benefits and how this technology works, so that its implementation can run more effectively and efficiently," explained Stephen. 

Various countries have successfully implemented blockchain technology in their government systems. Estonia, for example, is a pioneer in the use of blockchain for e-Residency systems, electronic health records and other public administration. This approach ensures the security and transparency of their citizens' data. 

In Switzerland, blockchain technology is applied to electronic voting systems, which helps ensure that voting results cannot be manipulated and can be audited transparently. 

Meanwhile, in the Philippines, the eGOVchain initiative aims to modernize government operations using blockchain technology, creating a transparent, efficient and paperless system. 

"With the adoption of blockchain technology, we can see a future where public data is managed more securely and transparently. Cyber ​​attacks such as those that occurred at the National Data Center can be minimized, giving the public greater confidence in government systems. "Similar attacks can be mitigated by utilizing the characteristics of blockchain technology which stores data automatically in various places, ensuring availability or access and services to data continue to run even if one or several storage locations are attacked,"explained Stephen. 

According to Stephen, Blockchain also has great potential to improve data security and integrity in the health and education sectors, where data protection is crucial. The big role of blockchain in the health and education industry is mainly related to how the data stored cannot be changed so that the credibility and validity related to health and education data can be more guaranteed. 

Furthermore, blockchain can also change how various entities share data in a more controlled and secure manner, so that various processes can be made more efficient. "Through the implementation of this technology, we can change the way sensitive data is managed and protected in various fields, creating a safer and more trusted digital environment," he concluded. (Z-1)

Cara Meningkatkan Keamanan Data Publik dengan Teknologi Blockchain

Ilustrasi(Freepik)

HOLIDAY NEWS - INSIDEN serangan terhadap Pusat Data Nasional yang baru-baru ini terjadi menyoroti kebutuhan mendesak untuk memperkuat keamanan data publik di Indonesia. Kejadian tersebut menggambarkan kelemahan yang ada dalam sistem keamanan data saat ini dan menggarisbawahi pentingnya adopsi teknologi canggih untuk melindungi informasi yang sensitif. Salah satu solusi yang sangat potensial adalah penggunaan teknologi blockchain.

"Blockchain menawarkan tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sistem tradisional. Teknologi ini bekerja dengan cara yang desentralisasi dan transparan, memastikan bahwa setiap perubahan atau transaksi yang dilakukan pada data dapat dilacak dan tidak dapat diubah tanpa terdeteksi," ungkap CEO WIR Group Stephen Budiman Ng.

Stephen mengatakan setiap transaksi dicatat dalam blok yang terhubung satu sama lain, membentuk rantai yang sulit untuk diretas atau dimanipulasi. 

"Sifat desentralisasi ini membuatnya hampir mustahil bagi peretas untuk mengubah data tanpa diketahui, memberikan lapisan keamanan tambahan yang sangat diperlukan dalam pengelolaan data publik," katanya

MI/HO--CEO WIR Group Stephen Budiman Ng

Pemanfaatan blockchain untuk menyimpan dan mengelola data publik, jelas Stephen, dapat mengurangi risiko peretasan dan kebocoran data secara signifikan. 

Teknologi ini dapat diterapkan di berbagai sektor, termasuk administrasi publik, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan perusahaan teknologi blockchain untuk mengembangkan solusi keamanan yang canggih dan sesuai dengan kebutuhan.

"Penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keamanan siber dan teknologi blockchain di kalangan pegawai pemerintahan dan masyarakat umum. Edukasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami manfaat dan cara kerja teknologi ini, sehingga implementasinya dapat berjalan lebih efektif dan efisien," papar Stephen.

Berbagai negara telah berhasil mengimplementasikan teknologi blockchain dalam sistem pemerintahan mereka. Estonia, misalnya, adalah pelopor dalam penggunaan blockchain untuk sistem e-Residency, catatan kesehatan elektronik, dan administrasi publik lainnya. Pendekatan ini memastikan keamanan dan transparansi data warga negara mereka. 

Di Swiss, teknologi blockchain diterapkan untuk sistem pemungutan suara elektronik, yang membantu memastikan bahwa hasil pemungutan suara tidak dapat dimanipulasi dan dapat diaudit secara transparan. 

Sementara itu, di Filipina, inisiatif eGOVchain bertujuan untuk memodernisasi operasi pemerintah dengan menggunakan teknologi blockchain, menciptakan sistem yang transparan, efisien, dan tanpa kertas.

"Dengan adopsi teknologi blockchain, kita dapat melihat masa depan di mana data publik dikelola dengan lebih aman dan transparan. Serangan siber seperti yang terjadi pada Pusat Data Nasional dapat diminimalkan, memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Serangan-serangan sejenis dapat dimitigasi dengan memanfaatkan karakteristik teknologi blockchain yang menyimpan data secara otomatis di berbagai tempat, memastikan availability atau akses dan layanan terhadap data tetap berjalan meski ada satu atau beberapa tempat penyimpanan terkena serangan," jelas Stephen.

Menurut Stephen, Blockchain juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan keamanan dan integritas data di sektor kesehatan dan pendidikan, di mana perlindungan data sangat krusial. 

Peran besar blockchain dalam industri kesehatan dan pendidikan terutama terkait dengan bagaimana data yang disimpan tidak dapat diubah sehingga kredibilitas dan validitas terkait data kesehatan dan pendidikan dapat lebih terjamin. 

Secara lebih lanjut, blockchain juga dapat mengubah bagaimana cara berbagai entitas untuk berbagi data dengan lebih terkontrol dan aman, sehingga berbagai proses dapat dibuat menjadi lebih efisien.

"Melalui implementasi teknologi ini, kita dapat mengubah cara pengelolaan dan perlindungan data sensitif di berbagai bidang, mewujudkan lingkungan digital yang lebih aman dan tepercaya," pungkasnya. (Z-1)