Google Threatens to Leave Indonesia Because of the Draft Presidential Decree on Quality Journalism

Google Threatens to Leave Indonesia Because of the Draft Presidential Decree on Quality Journalism

- Giant technology companies, Google and YouTube, threaten to leave Indonesia.

The threat relates to the draft Perpres on Quality Journalism passed by the Government of Indonesia.

Michaela Browning, Vice President of Government Affairs and Public Policy at Google APAC, stated that Google strongly supports a healthy journalism industry and is committed to supporting a sustainable, independent and diverse news ecosystem.

However, he is concerned that if the Perpres on Quality Journalism is passed unchanged, it could limit the diversity of news sources and give non-governmental organizations the power to regulate online content and advertising revenue for news publishers.

Google's mission is to make information accessible and useful to everyone. However, if the regulation is passed in its current version, Google is concerned that its ability to provide relevant, credible and diverse online sources of information for users of its products in Indonesia will be affected.

In addition, all efforts that have been made by Google to support the news industry in Indonesia could be in vain.

Google and YouTube have been working closely with governments, regulators, industry bodies and press associations since the draft Perpres on Quality Journalism was proposed in 2021.

They provide input on technical aspects and strive to fine-tune regulations to suit the interests of news publishers, platforms and the general public.

While appreciating the opportunity for discussion, Google stated that the proposed draft would still have a negative impact on the wider digital news ecosystem.

The Perpres on Quality Journalism, if passed, will limit the news available online. This will benefit a small number of news publishers, while limiting Google's ability to display information from thousands of other news publishers in Indonesia, including small news publishers under the Indonesian Cyber Media Union (SMSI).

As a result, Indonesians may find it difficult to find neutral and relevant information on the internet.

The regulation also threatens the existence of the media and news creators who are the main sources of information for Indonesian people.

While the original aim of this regulation was to build a healthy news industry, the latest version proposed has the potential to be detrimental for news publishers and creators who are transforming and innovating.

The powers granted to a non-governmental organization consisting of representatives of the Press Council will only benefit a number of traditional news publishers by limiting the content that can be displayed on Google's platforms.

Michaela Browning said Google and YouTube have long been committed to supporting the growth of the digital news ecosystem in Indonesia. Google does not display ads or profit from Google News.

By 2022, Google has sent more than one billion site visits to media in Indonesia each month free of charge, helping them to generate revenue through advertising and new subscriptions.

Over the years, Google has invested heavily in supporting news publishers with programs, partnerships and products.

They have provided digital skills training to thousands of journalists and journalism students from all over Indonesia since 2018.

On YouTube, Google has shared ad revenue with eligible news publishers and supported local creators in presenting viewpoints and news from remote parts of Indonesia.

Despite feeling disappointed with the currently proposed draft Quality Journalism Perpres, Google hopes to reach a good solution and remains committed to working with all relevant stakeholders.

Google wants to continue to seek the best approach to building a balanced news ecosystem in Indonesia, which produces quality news for everyone and supports all news publishers, both small and large.

Google Ancam Keluar dari Indonesia Gara-gara Rancangan Perpres Jurnalisme Berkualitas

- Perusahaan teknologi raksasa, Google dan YouTube mengancam akan meninggalkan Indonesia.

Ancaman itu berkaitan dengan rancangan Perpres Jurnalisme Berkualitas disahkan oleh Pemerintah Indonesia.

Michaela Browning, Wakil Presiden Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik Google APAC, menyatakan bahwa Google sangat mendukung industri jurnalisme yang sehat dan berkomitmen untuk mendukung ekosistem berita yang berkelanjutan, independen, dan beragam.

Namun, ia khawatir jika Perpres Jurnalisme Berkualitas disahkan tanpa perubahan, hal ini dapat membatasi keberagaman sumber berita dan memberikan kekuasaan pada lembaga non-pemerintah untuk mengatur konten online dan pendapatan iklan bagi penerbit berita.

Misi Google adalah menyediakan informasi yang mudah diakses dan bermanfaat bagi semua orang. Namun, jika peraturan tersebut disahkan dalam versi saat ini, Google khawatir kemampuannya untuk menyediakan sumber informasi online yang relevan, kredibel, dan beragam bagi pengguna produknya di Indonesia akan terpengaruh.

Selain itu, semua upaya yang telah dilakukan oleh Google untuk mendukung industri berita di Indonesia bisa menjadi sia-sia.

Google dan YouTube telah bekerja sama dengan pemerintah, regulator, badan industri, dan asosiasi pers sejak rancangan Perpres Jurnalisme Berkualitas diusulkan pada tahun 2021.

Mereka memberikan masukan tentang aspek teknis dan berusaha menyempurnakan peraturan agar sesuai dengan kepentingan penerbit berita, platform, dan masyarakat umum.

Meskipun mengapresiasi kesempatan untuk berdiskusi, Google menyatakan bahwa rancangan yang diajukan masih memiliki dampak negatif pada ekosistem berita digital secara luas.

Perpres Jurnalisme Berkualitas, jika disahkan, akan membatasi berita yang tersedia secara online. Hal ini akan menguntungkan sejumlah kecil penerbit berita, sementara membatasi kemampuan Google untuk menampilkan informasi dari ribuan penerbit berita lainnya di Indonesia, termasuk penerbit berita kecil di bawah Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Akibatnya, masyarakat Indonesia mungkin akan kesulitan menemukan informasi yang netral dan relevan di internet.

Peraturan tersebut juga mengancam eksistensi media dan kreator berita yang merupakan sumber informasi utama bagi masyarakat Indonesia.

Meskipun tujuan awal peraturan ini adalah membangun industri berita yang sehat, versi terakhir yang diusulkan malah berpotensi berdampak buruk bagi penerbit dan kreator berita yang sedang bertransformasi dan berinovasi.

Kekuasaan yang diberikan kepada lembaga non-pemerintah yang terdiri dari perwakilan Dewan Pers hanya akan menguntungkan sejumlah penerbit berita tradisional dengan membatasi konten yang dapat ditampilkan di platform Google.

Michaela Browning mengatakan, Google dan YouTube telah lama berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekosistem berita digital di Indonesia. Google tidak menampilkan iklan atau memperoleh keuntungan dari Google News.

Pada tahun 2022, Google telah mengirim lebih dari satu miliar kunjungan situs untuk media di Indonesia setiap bulan tanpa biaya, membantu mereka mendapatkan penghasilan melalui iklan dan langganan baru.

Selama bertahun-tahun, Google telah berinvestasi secara besar-besaran untuk mendukung penerbit berita dengan berbagai program, kemitraan, dan produk.

Mereka telah memberikan pelatihan keterampilan digital kepada ribuan jurnalis dan mahasiswa jurnalisme dari seluruh Indonesia sejak 2018.

Di YouTube, Google telah berbagi pendapatan iklan dengan penerbit berita yang memenuhi syarat dan mendukung kreator lokal dalam menyajikan sudut pandang dan berita dari daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Meskipun merasa kecewa dengan rancangan Perpres Jurnalisme Berkualitas yang diusulkan saat ini, Google berharap dapat mencapai solusi yang baik dan tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait.

Google ingin terus mencari pendekatan terbaik untuk membangun ekosistem berita yang seimbang di Indonesia, yang menghasilkan berita berkualitas bagi semua orang dan mendukung seluruh penerbit berita, baik kecil maupun besar.