Redenomination of IDR 1,000 to IDR 1 has been implemented, here's the proof
Jakarta Bank Indonesia has again rolled out the issue of redenomination of the Rp. 1,000 rupiah to Rp. 1. Previously, Bank Indonesia had prepared this scenario in the Rupiah Redenomination Bill.
Governor of Bank Indonesia Perry Warjiyo explained, the implementation of the redenomination of the rupiah is still awaiting approval and consideration of various matters.
"We have prepared for redenomination long ago. Regarding the design and stages, we have prepared this from a long time ago operationally and what are the stages," Perry said as written, Tuesday (27/6/2023).
Regarding the various considerations, Perry admits there are at least three. First, Indonesia's macroeconomic problem must be in a stable position. Second, safe social conditions. Meanwhile, the third factor is a stable political condition.
"Indeed, Indonesia's economy is currently doing well. It's just that this redenomination still has to wait for a more appropriate moment," he emphasized.
Already Implemented Community
Quoted from the Ministry of Finance's website, if you look at the phenomenon in society, at this time without realizing it, people have indirectly implemented the redenomination of the rupiah even though it is informal.
If we walk around in malls, restaurants, cafes, or cinemas, there is a list of prices or rates with the word "K" behind the digits.
For example, for the chicken soup rice menu for Rp. 30,000 per portion, only 30 K is listed. The 'K' here has the general meaning of a multiple of a thousand. Or the price of snacks at the cinema, a bag of popcorn for IDR 42,000 is only listed as 42 K.
Even in traditional markets, if we pay attention, transactions between traders and buyers have also begun to be simple in mentioning the nominal rupiah when bargaining.
For example, a fruit seller offers a kilo of oranges for Rp. 30,000, and the buyer only offers 20, which means Rp. 20,000 per kilogram.
From this phenomenon, without realizing it, the community has indirectly implemented the redenomination of the Rp. 1,000 rupiah to become Rp. 1, even though informally. This means that so far there has been no official provision from the monetary authority of Bank Indonesia, but people are used to doing it in daily rupiah transactions and recording.
Definition of Rupiah Redenomination
When Will Bank Indonesia Start Implementing Rupiah Redenomination?
Redenomination is not sanering or cutting people's purchasing power by cutting the value of the rupiah. Redenomination is usually carried out in stable economic conditions and towards a healthier direction.
While sanering is cutting money in unhealthy economic conditions, where only the value of money is deducted. In redenomination, both the value of money and goods, only a few zeros were removed.
This means that redenomination will simplify writing the value of goods and services followed by simplifying the writing of means of payment (money). Furthermore, this will simplify the accounting system in the payment system without causing a negative impact on the economy.
Economist and Executive Director of CELIOS, Bhima Yudhistira, revealed the various benefits to be gained from the Rupiah Redenomination action planned by Bank Indonesia. Redenomination of IDR 1,000 to IDR 1 can increase the efficiency of financial transactions, simplify financial reports.
In addition, the redenomination of IDR 1,000 to IDR 1 can also prevent cash counting errors due to too many denominations.
However, Bhima suggested, it is necessary to prepare a roadmap before the redenomination of the rupiah will actually be carried out in the near future.
"If BI wants to redenominate the rupiah, it's best to make a roadmap first so that the public and business actors can be prepared," said Bhima to Liputan6.com, in a written statement on Tuesday (27/6/2023).
According to Bhima, redenomination is still not appropriate in the short term.
Considerations Before Redenomination
"Several considerations before carrying out redenomination, namely inflation stability must be maintained. The pre-ideal condition is for inflation to return to pre-pandemic levels or around 3 percent. Lower than that is better,” he explained.
Meanwhile, Indonesia's inflation is still in the range of 4 percent and is being overshadowed by the El Nino threat which risks increasing inflation.
"The main consideration for forcing redenomination when inflation is still high is the fear of hyperinflation. This was triggered by a change in the nominal value of the redenominated money, causing traders to increase the price rounding up," said Bhima.
"For example, the price of goods before the denomination of Rp. 9,200 was then impossible to Rp. 9.5 after the redenomination, most of the prices were reduced to Rp. 10. There was a new nominal rounding up. As a result, the price of goods will increase significantly. This is difficult to control by the government and BI. what are the consequences? Hyperinflation is hitting purchasing power," he concluded.
Redenominasi Rupiah Rp 1.000 Jadi Rp 1 Sudah Diterapkan, Ini Buktinya
Bank Indonesia kembali menggulirkan isu redenominasi rupiah Rp 1.000 jadi Rp 1.
Jakarta Bank Indonesia kembali menggulirkan isu redenominasi rupiah Rp 1.000 jadi Rp 1. Sebelumnya, Bank Indonesia pernah menyusun skenario ini dalam RUU Redenominasi Rupiah.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, implementasi redenominasi rupiah ini masih menunggu persetujuan dan pertimbangan berbagai hal.
"Redenominasi sudah kami siapkan dari dulu. Masalah desain dan tahapan-tahapannya, itu sudah kami siapkan dari dulu secara operasional dan bagaimana tahapan-tahapannya," kata Perry seperti ditulis, Selasa (27/6/2023).
Mengenai berbagai pertimbangannya, Perry mengaku setidaknya ada tiga. Pertama soal makro ekonomi Indonesia harus dalam posisi stabil. Kedua, kondisi sosial yang aman. Sedangkan ketiga, faktor kondisi politik yang stabil.
"Memang ekonomi Indonesia saat ini tengah bagus. Hanya saja redenominasi ini masih harus menunggu momen yang lebih tepat," tegasnya.
Sudah Diterapkan Masyarakat
Dikutip dari laman Kemenkeu, jika melihat fenomena di masyarakat, pada saat ini tanpa disadari sebenarnya masyarakat secara tidak langsung telah menerapkan redenominasi rupiah meski secara informal.
Jika kita berjalan-jalan di mall, restoran, café, atau bioskop, terpampang daftar harga atau tarif dengan embel-embel “K” dibelakang digitnya.
Contohnya untuk menu nasi soto ayam seharga Rp30.000 per porsi hanya dicantumkan 30 K saja. ‘K’ di sini memiliki arti umum kelipatan seribu. Atau harga kudapan di bioskop, sekantong popcorn seharga Rp 42.000 hanya dicantumkan 42 K saja.
Bahkan di pasar-pasar tradisional kalau kita perhatikan, transaksi antara pedagang dan pembeli juga sudah mulai sederhana dalam penyebutan nominal rupiah saat tawar-menawar.
Misalnya, pedagang buah menawarkan sekilo jeruk dengan harga Rp30.000, dan pembeli menawarnya hanya menyebut 20 saja yang artinya Rp20.000 per kilogram.
Dari fenomena tersebut, tanpa disadari, sebetulnya masyarakat secara tidak langsung sudah menerapkan redenominasi rupiah Rp 1.000 jadi Rp 1 meski secara informal. Artinya selama ini tidak ada ketentuan resmi dari otoritas moneter Bank Indonesia, namun masyarakat sudah biasa melakukannya dalam transaksi dan pencatatan rupiah sehari-hari.
Pengertian Redenominasi Rupiah
Kapan Bank Indonesia akan Mulai Terapkan Redenominasi Rupiah?
Redenominasi bukanlah sanering atau pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang rupiah. Redenominasi biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan menuju kearah yang lebih sehat.
Sedangkan sanering adalah pemotongan uang dalam kondisi perekonomian yang tidak sehat, dimana yang dipotong hanya nilai uangnya. Dalam redenominasi, baik nilai uang maupun barang, hanya dihilangkan beberapa angka nolnya saja.
Artinya, redenominasi akan menyederhanakan penulisan nilai barang dan jasa yang diikuti pula penyederhanaan penulisan alat pembayaran (uang). Selanjutnya, hal ini akan menyederhanakan sistem akuntansi dalam sistem pembayaran tanpa menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian.
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira mengungkapkan berbagai keuntungan yang bisa didapat dari aksi Redenominasi Rupiah yang direncanakan oleh Bank Indonesia. Redenominasi Rupiah Rp 1.000 Jadi Rp 1 dapat meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, penyederhanaan laporan keuangan.
Selain itu, Redenominasi Rupiah Rp 1.000 Jadi Rp 1 juga bisa mencegah kesalahan penghitungan uang tunai karena nominal yang terlalu banyak.
Namun, Bhima menyarankan, perlu adanya penyusunan peta jalan sebelum redenominasi rupiah benar-benar akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Jika BI mau lakukan redenominasi rupiah sebaiknya buat roadmap dulu sehingga masyarakat dan pelaku usaha bisa bersiap,” kata Bhima kepada Liputan6.com, dalam keterangan tertulis pada Selasa (27/6/2023).
Menurut Bhima, redenominasi masih belum tepat dilakukan dalam jangka pendek.
Pertimbangan Sebelum Redenominasi
“Beberapa pertimbangan sebelum lakukan redenominasi yakni stabilitas inflasi harus terjaga. Pra kondisi ideal adalah inflasi kembali ke level pra pandemi dulu atau di kisaran 3 persen. Lebih rendah dari itu lebih bagus,” jelasnya.
Sementara itu, inflasi Indonesia masih di kisaran 4 persen dan sedang dibayangi ancaman el nino yang berisiko menaikkan inflasi.
“Pertimbangan utama jika memaksa redenominasi disaat inflasi masih tinggi adalah kekhawatiran terjadinya Hiperinflasi. Ini dipicu oleh perubahan nominal uang hasil redenominasi mengakibatkan para pedagang untuk menaikkan pembulatan harga ke atas,” papar Bhima.
“Sebagai contoh, harga barang sebelum pemangkasan nominal uang Rp 9.200 kemudian ga mungkin kan jadi Rp 9,5 paska redenominasi, yang ada sebagian besar harga dijadikan Rp 10. Ada pembulatan nominal baru ke atas. Akibatnya harga barang akan naik signifikan. Ini sulit dikontrol oleh pemerintah dan BI. akibatnya apa? Hyperinflasi yang memukul daya beli,” pungkasnya.
