Anies' Response After Being Called Misreading of Jokowi's and SBY's Road Construction Data

Anies' Response After Being Called Misreading of Jokowi's and SBY's Road Construction Data

Director General of Highways of the PUPR Ministry Hedy Rahadian said that Anies Baswedan misread data from the Central Statistics Agency (BPS) regarding his criticism of road infrastructure development in the era of President Joko Widodo (Jokowi) leadership which was still inferior to the era of the 6th Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). . What did Anies say? 

"Mbok yo, the quality of the discussion will be improved, that's all," Anies told reporters in Ancol, North Jakarta, Saturday (3/6/2023). Anies answered journalists' questions asking for his response to Hedy Rahadian's statement. 

When asked if he had misread the data, Anies asked again. Anies asked all parties to check the BPS data themselves. 

"What do you think? In my opinion, this one (says) is cloudy, this one is not cloudy. You don't ask that, you see the data," Anies said. 

"(From the media) Suara? Suara, you check who is correct, not ask. That's the most basic journalistic principle, right? If someone says it's cloudy, there says it's bright, just check which one is correct, that's it, " he continued. 

The future presidential candidate from the Change Coalition for Unity Anies Baswedan previously criticized the construction of road infrastructure under President Joko Widodo's (Jokowi) leadership as still inferior to the era of the 6th Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Director General of Highways of the PUPR Ministry Hedy Rahadian said Anies misinterpreted data from the Central Statistics Agency (BPS). 

"Not really. So, like this, the BPS data tells about additional status, not road construction. So the status of national road authority has increased, that's tens of thousands of kilometers," Hedy told reporters at the Senayan complex, Jakarta, Wednesday (24/5/ 2023). 

"That is a change in status, from a provincial road to a national road. Not the construction of a new road, it is said that the construction of roads during the SBY era was longer than during Jokowi's time. That is not what the BPS data means. So the BPS data is misinterpreted," he continued. 

Hedy said that the addition of national roads could be motivated by changes in provincial roads to national roads. For this reason, according to Hedy, it would be wrong for Anies to interpret the data as the result of the construction of a new road. 

"I have a provincial road, the road already exists, not being built. So in 2000 there will be a new decree (decree), this is the road from a provincial road to a national road," he explained. 

"So it's not the construction of the new road. Read again, the BPS is a change in road status, not the result of road construction. So it would be wrong to interpret (the data) as the result of road construction," he continued. 

Hedy said that the addition of national roads during the SBY era did not all come from the results of the construction of new roads. The same thing happened in the era of Jokowi's leadership. 

"So this is the time of SBY's era, adding national roads, that's not the result of most development, there are development results but only a few. The Jokowi era is the same, there have been changes, even if they're small, but that has nothing to do with development results," said Hedy. 

Respons Anies Usai Disebut Salah Baca Data Pembangunan Jalan Jokowi dan SBY

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menyebut Anies Baswedan salah membaca data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kritiknya terhadap pembangunan infrastruktur jalan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih kalah dengan era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Apa kata Anies?

"Mbok yo kualitas diskusinya ditingkatkan gitu ya, itu aja," kata Anies kepada wartawan di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (3/6/2023). Anies menjawab pertanyaan wartawan yang meminta tanggapannya atas pernyataan Hedy Rahadian.

Saat ditanyakan soal dirinya dikatakan salah membaca data, Anies justru balik bertanya. Anies meminta agar semua pihak mengecek sendiri data BPS itu.

"Menurut Anda gimana? Kalau menurut saya gini, yang ini (ngomong) mendung, yang ini nggak mendung. Anda jangan tanya begitu, Anda lihat datanya," ujar Anies.

"(Dari media) Suara? Suara, kamu tuh cek yang bener siapa, bukan tanya. Itu kan prinsip jurnalistik paling dasar, bukan? Kalau ada yang bilang ini mendung, di sana bilang terang, cek aja yang bener yang mana, gitu aja," sambungnya.

Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan sebelumnya mengkritik pembangunan infrastruktur jalan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih kalah dengan era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan Anies salah menginterpretasi data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Loh ndak juga. Jadi gini, data BPS itu bercerita soal penambahan status, bukan pembangunan jalan. Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah, sekian belas ribu kilometer itu," kata Hedy kepada wartawan di kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

"Itu adalah perubahan status, dari jalan provinsi jadi jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi. Itu bukan itu maksud data BPS. Jadi salah interpretasi data BPS," lanjutnya.

Hedy mengatakan penambahan jalan nasional dapat dilatarbelakangi oleh perubahan jalan provinsi menjadi jalan nasional. Untuk itu, menurut Hedy, Anies salah jika menginterpretasikan data itu sebagai hasil pembangunan jalan baru.

"Saya punya jalan provinsi nih, jalannya sudah ada, bukan dibangun. Nah tahun 2000 sekian nanti ada SK (surat keputusan) baru, ini jalannya dari jalan provinsi jadi jalan nasional," terang dia.

"Jadi bukan pembangunan jalan baru itu. Baca lagi, BPS itu adalah perubahan status jalan, bukan hasil pembangunan jalan. Jadi salah kalau menginterpretasikan (data) itu hasil pembangunan jalan," lanjutnya.

Hedy menyampaikan penambahan jalan nasional di era SBY tak seluruhnya berasal dari hasil pembangunan jalan baru. Hal serupa terjadi di era kepemimpinan Jokowi.

"Jadi ini waktu zaman SBY kan nambah tuh jalan nasional, itu bukan hasil pembangunan kebanyakan, ada sih hasil pembangunan tapi sedikit. Zaman Jokowi juga sama, ada perubahan walaupun sedikit, tapi itu tidak ada hubungannya dengan hasil pembangunan," kata Hedy.