Fishing Rod for Helping Ukraine, US Almost Running Out of Ammunition and Threatened Security
The United States is running low on ammunition and its security is under threat by helping Ukraine too much in its war against the Russian invasion. Photo/REUTERS
WASHINGTON - Over the past week, the United States (US) has announced a new military aid package for Ukraine and Taiwan. However, the portion is considered unfair.
The decision has heightened debate in American strategic circles as to whether by agreeing to each of Ukraine's requests for more military aid, Washington is not only abandoning Taiwan but also undermining its own defense readiness.
On August 29, President Joe Biden's Administration announced its next military aid package to aid Ukraine, which includes critical capabilities such as the AIM-9M missile for air defense, ammunition for the High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), 155mm and 105mm artillery rounds, andmine clearance equipment, Javelin missiles and other anti-armor and rocket systems, more than 3 million rounds of small arms ammunition, ambulances, demolition munitions to overcome obstacles, as well as spare parts, service, training and transportation.
This weapons and equipment package is worth USD 250 million. This amount exceeds the $41 billion that the US has channeled to Ukraine in military aid.
In contrast, on August 30, President Biden approved just $80 million in military aid for Taiwan under the Foreign Military Financing (FMF) program, which is usually reserved for sovereign states.
It stated that the FMF would be used to strengthen Taiwan's self-defense capabilities through joint and combined defense capabilities and enhance maritime domain awareness and maritime security capabilities.
It was the first shipment of US military equipment to Taiwan under a program normally intended for sovereign nations. In fact, the US does not regard Taiwan as an independent country, and is committed to the "One-China" principle.
However, under the Taiwan Resilience Enhancement Act passed last year, the US government is authorized to spend up to $2 billion per year in military grant aid to the island from 2023 to 2027.
Jor-joran Bantu Ukraina, AS Hampir Kehabisan Amunisi dan Keamanannya Terancam
Amerika Serikat hampir kehabisan amunisi dan keamanannya terancam karena terlalu banyak membantu Ukraina dalam perangnya melawan invasi Rusia. Foto/REUTERS
WASHINGTON - Selama seminggu terakhir, Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina dan Taiwan. Namun porsinya dinilai tidak adil.
Keputusan tersebut telah meningkatkan perdebatan di kalangan strategis Amerika, apakah dengan menyetujui setiap permintaan bantuan militer Ukraina yang lebih banyak, Washington tidak hanya mengabaikan Taiwan tetapi juga merusak kesiapan pertahanannya sendiri.
Pada 29 Agustus, Pemerintahan Presiden Joe Biden mengumumkan paket bantuan militer berikutnya untuk membantu Ukraina, yang berisi kemampuan penting seperti rudal AIM-9M untuk pertahanan udara, amunisi untuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS), amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, serta peralatan pembersih ranjau, rudal Javelin dan sistem anti-lapis baja serta roket lainnya, lebih dari 3 juta butir amunisi senjata ringan, ambulans, amunisi penghancur untuk mengatasi rintangan, serta suku cadang, layanan, pelatihan, dan transportasi.
Paket senjata dan peralatan ini bernilai USD250 juta. Jumlah ini melebihi USD41 miliar yang telah disalurkan AS ke Ukraina sebagai bantuan militer.
Sebaliknya, pada 30 Agustus, Presiden Biden menyetujui bantuan militer hanya sebesar USD80 juta untuk Taiwan di bawah program Pembiayaan Militer Asing (FMF), yang biasanya digunakan untuk negara-negara berdaulat.
Disebutkan bahwa FMF akan digunakan untuk memperkuat kemampuan pertahanan diri Taiwan melalui kemampuan pertahanan bersama dan gabungan serta meningkatkan kesadaran domain maritim dan kemampuan keamanan maritim.
Itu adalah pengiriman peralatan militer AS yang pertama ke Taiwan di bawah program yang biasanya ditujukan untuk negara-negara berdaulat. Sebenarnya, AS tidak menganggap Taiwan sebagai negara merdeka, dan berkomitmen pada prinsip "Satu-China".
Namun, berdasarkan Undang-Undang Peningkatan Ketahanan Taiwan yang disahkan tahun lalu, pemerintah AS diberi wewenang untuk menghabiskan hingga USD2 miliar per tahun dalam bentuk bantuan hibah militer ke pulau tersebut dari tahun 2023 hingga 2027.