Sentilan JK,Pemerintah,Utang,TKA China,
Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mulai dari kondisi utang hingga keberadaan tenaga kerja asing (TKA) China yang membanjiri Indonesia.
Dirangkum detikcom, Kamis (25/5/2023), berikut 3 sentilan JK ke pemerintah:
1. Bayar Utang Terbesar Dalam Sejarah
JK menyebut besaran utang yang harus dibayar pemerintah Indonesia tembus Rp 1.000 triliun per tahun. Pembayaran utang itu menjadi yang terbesar sejak Indonesia merdeka pada 1945.
"Ekonomi ada masalah dalam negeri dan luar negeri, tadi saya bicarakan utang, Mas AHY tadi mengatakan utang besar, ya, betul. Setahun bayar bunga dan utang lebih Rp 1.000 triliun. Terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," kata JK dalam acara yang disiarkan di YouTube PKSTV, Sabtu (20/5/2023).
Pernyataan itu menambahkan keterangan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengungkap utang pemerintah saat ini semakin besar.
Menurut JK, ke depan tantangan yang akan dihadapi negara semakin banyak seperti masalah ekonomi, politik, keamanan dan sosial. Ia menekankan jika sejumlah masalah besar negara tak diselesaikan, Indonesia akan dilanda masalah besar.
"Apabila ini berlangsung terus akan berlangsung masalah besar, kita berusaha agar tidak terulang (tahun) 65, 66, 74, 2008, kita tidak mau itu. Sebelum itu terjadi, maka kita harus berkeadilan dalam ekonomi, berkeadilan dalam politik, kita harus berusaha," jelasnya.
2. Singgung Keberadaan TKA China
JK juga mengkritik pemerintah yang dinilai terlalu mengandalkan TKA China dalam pembangunan smelter. Hal itu dinilai lebih banyak dipilih ketimbang mendidik tenaga kerja lokal.
Padahal menurut JK banyak anak bangsa bisa mengerjakan itu semua tanpa perlu TKA China. Hal itu diklaim telah dicontohkan oleh bisnis miliknya dalam bendera PT Hadji Kalla.
"Saya tidak bicara banyak (banjir TKA China), tapi kami di Hadji Kalla sudah kasih contoh. Smelter seperti itu bisa dibikin oleh orang kita. Itu semua yang kerja anak petani, kita didik untuk bagaimana ngelas, pasang, dan lain-lain dilatih sebulan, dua bulan sudah bisa kerja. Ya dari China (TKA) juga kan anak-anak petani juga," katanya di Universitas Paramadina Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (23/5/2023).
"Cuma kenapa? Ah ini kita merasa tak percaya diri, yang begitu-begitu masa didatangkan orang luar, yang benar aja. Kapan kita pintar? Kapan kita berpengalaman? Akhirnya kita tergantung kepada luar," tambahnya.
JK menilai tidak semestinya pemerintahan Jokowi terlalu tunduk pada kemauan investor. "Jadi hanya (masalah) kemauan dan jangan terlalu tunduk pada kemauan investor itu," tegasnya.
Lanjut ke halaman berikutnya
3. Singgung Program Kendaraan Listrik
JK juga bicara soal penggunaan kendaraan listrik yang sedang didorong pemerintahan Jokowi. Dia menyebut program itu juga sama saja akan menyumbang polusi udara jika sumber energi masih berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
"Mobil listrik itu untuk mengurangi emisi kan? Tapi tiap malam itu harus di-charge, jadi sangat tergantung kepada pembangkit. Kalau pembangkitnya tetap PLTU itu hanya berpindah emisi dari knalpot mobil ke cerobong PLTU," katanya.
JK menyebut kebijakan mendorong penggunaan kendaraan listrik harus dibarengi dengan kesiapan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) untuk menekan emisi.
Meski pemerintah sudah punya program mempensiunkan PLTU, langkah itu dinilai lambat. "Jadi harus bersamaan, membikin. Sebenarnya kita punya program itu, tapi sampai sekarang juga kemajuannya lambat, sekali lagi minta maaf," ucap JK.