Sebut Tak Ada Aksi Nyata Penanggulangan Banjir Era Anies, PDI-P Harap Normalisasi Terwujud di Era Heru

Sebut Tak Ada Aksi Nyata Penanggulangan Banjir Era Anies, PDI-P Harap Normalisasi Terwujud di Era Heru

Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta berharap program penanggulangan banjir seperti normalisasi kali bisa diwujudkan Pemerintah Provinsi DKI di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono.

Hal itu dikatakan Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo, saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Awalnya, Rio menyinggung soal program normalisasi sungai yang mandek di era Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Terkait penanggulangan banjir, tidak adanya aksi nyata signifikan penanggulangan banjir selama ini seperti normalisasi ataupun naturalisasi sungai," ujar Rio di ruang rapat paripurna Gedung DPRD DKI, Rabu (9/11/2022).

Ia lalu menyatakan harapannya ke Heru.

"Semoga tahun 2023 Pemprov DKI Jakarta mengejar pembangunan sodetan Ciliwung sembari mengejar ketertinggalan normalisasi sungai di Jakarta," ucap dia.

PDI-P DKI juga meminta Heru mengintegrasikan berbagai aspek dalam menjalankan program penanggulangan banjir dan kemacetan, mulai dari koordinasi dengan pemerintah pusat, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga pihak swasta.

"Selama lima tahun terakhir mengalami ketidakpaduan dan disintegrasi aksi penanggulangan banjir dan kemacetan yang sangat akut. Pada akhirnya terkesan aksi program penanggulangan banjir dan kemacetan jalan di tempat," kata Rio.

Adapun, Heru Budi mengalokasikan anggaran di APBD DKI 2023 untuk penanganan banjir mencapai Rp 3,7 triliun.

Dari total anggaran itu, Rp 700 miliar dialokasikan khusus untuk kompensasi pembebasan lahan warga yang akan tergusur untuk program normalisasi kali Ciliwung.