Pantang Mundur di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

Pantang Mundur di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

Komisi VI DPR RI telah menyetujui permohonan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3,2 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) guna menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sesuai target pada Juni 2023.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah sudah setuju untuk mengucurkan dana APBN sebesar Rp 4,1 triliun. Setelah usulan kedua juga disetujui, maka negara akan ikut membiayai proyek Indonesia-China itu sebesar Rp 7,3 triliun, belum termasuk modal yang dikeluarkan BUMN yang terlibat. 

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau biasa disapa Tiko mengatakan, tambahan PMN ini akan membantu penanganan pembengkakan biaya atau cost overrun kereta cepat sebesar 1,449 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 21,4 triliun (kurs Rp 14.800 per dollar AS).

Ia menjelaskan, penanganan cost overrun ini dilakukan melalui skema ekuitas 25 persen yang dipenuhi dari konsorsium Indonesia sebesar 60 persen dengan tambahan PMN Rp 3,2 triliun dan konsorsium China 40 persen atau sebesar Rp 2,1 triliun.

Kemudian, sisanya 75 persen atau Rp 16 triliun berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB). Pinjaman dari China tersebut masuk dalam kategori utang baru karena adanya pembengkakan biaya. 

"Jadi ini kami meyakini apabila dukungan PMN (Rp 3,2 triliun) dan CDB (Rp 16 triliun) bisa cair bulan Desember ini, Insya Allah schedule (operasi kereta cepat) Juni Juli kita capai," kata Tiko dalam rapat kerja Komisi VI dikutip dari kanal YouTube Komisi VI, Sabtu (26/11/2022).

Tiko mengatakan, per November 2022, kemajuan konstruksi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 81,66 persen dan progres investasi sebesar 91,40 persen.

Saat ini, kata dia, pihaknya masih melakukan pemasangan rel atau track laying Kereta cepat.

"Sekarang pemasangan track laying sudah masuk ke terowongan 11 dan diharapkan seluruh penguatan-penguatan di prasarana khususnya subgrade di Padalarang diperkuat," ujarnya.

Langgar janji Presiden
Proyek ini seharusnya rampung pada 2019, tetapi diperkirakan baru bisa selesai di pertengahan tahun 2023. Biaya konstruksi pun membengkak drastis hingga jauh melampaui investasi proposal Jepang.

Post a Comment

0 Comments